Pengurus Majelis
Ulama Indonesia (MUI) Kapanewon Cangkringan Masa Khidmad 2021-2026
menyelenggara
Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kapanewon Cangkringan Masa Khidmad 2021-2026 menyelenggarakan Rapat Koordinasi di Masjid Besar Al-Madina Kapanewon Cangkringan Jumat, 25 Maret 2022. Rapat Koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka menyusun rencana kerja tahun 2022.
Kepala Jawatan Praja, Wahyu Irawan, S.Sos., mewakili Panewu Kapanewon Cangkringan dalam sambuatannya menyampaikan, MUI adalah wadah para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim yang mempunyai tugas dan peran yang sangat mulia.
Menurut Kepala Jawatan Praja ini, ke depan MUI menghadapi persoalan yang semakin berat. Di antaranya permasalahan kemiskinan. Para ulama yang terwadahi dalam MUI harus dapat berperan serta dalam pemberantasan kemiskinan.
Program-program kerja yang akan disusun oleh Pengurus MUI Kapanewon Cangkringan ini harus dapat dirasakan langsung oleh warga masyarakat, sehingga keberadaan MUI dikenal di tengah-tengah masyarakat.
Sementara itu, Ketua MUI Kapanewon Cangkringan masa khidmad 2021 – 2026, Eko Mardiono, S.Ag., MSI., sebelum berkoordinasi menyusun rencana kerja, terlebih dahulu menyampaikan kembali tentang asas, tujuan, fungsi, dan usaha MUI serta sumber pendanaan kegiatan MUI.
Eko Mardiono selaku ketua MUI membagi tugas di antara para pengurus MUI. Semua tugas dibagi habis sesuai dengan bagiannya masing-masing.
Ketua MUI sendiri bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen dokumentasi dan administrsasi organisasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Komisi Fatwa dan Dakwah.
Wakil Ketua 1 bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Komisi Pendidikan dan Kaderisasi dan kegiatan Komisi Ekonomi dan Kewirausahaan.
Sedangkan Wakil Ketua 2 mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Komisi Kerukunan Umat Beragama dan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga.
Selanjutnya masing-masing komisi secara berkelompok melakukan musyawarah untuk menyusun rencana kerja kegiatan tahun 2022. Setelah disampaikan dalam forum disepakati rencana kerja sebagai berikut.
Pertama: Komisi Fatwa dan Dakwah akan menyelenggarakan pertemuan rutin semua pengurus MUI Kapanewon Cangkringan dua lapan sekali Jumat Pahing pukul 13:00 WIB. Tempatnya berpindah-pindah dari satu masjid ke masjid lainnya, yaitu di masjid tempat tinggal masing-masing pengurus.
Dalam pertemuan rutin pengurus tersebut selain dilakukan koordinasi organisasi, juga dilaksanakan kegiatan mengaji, mempelajari, dan mendalami fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang up to date dan dibutuhkan oleh masyarakat.
Jadi, para pengurus ngaji Kitab Kompilasi Fatwa-Fatwa MUI. Kemudian mendakwahkan dan menyampaikannya kepada masyarakat dan jamaah sekitar.
Insya Allah Majelis Ulama Indonesia Kapanewon Cangkringan dapat mengaji, mempelajari, mendalami fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia serta mengikuti alur istinbath, istidlal, dan ijtihad hukum di dalam MUI menetapkan sebuah fatwa hukum.
Hal itu karena di antara Pengurus MUI Kapanewon Cangkringan ada yang alumni Pondok Pesantren dan alumni Perguruan Tinggi Islam yang mempelajari Syariat Islam, Hukum Islam, Fiqh, Ushul Fiqh, Tafsir, Ilmu Tafsir, Hadis, Musthalahul Hadis, Bahasa Arab Nahwu, Sharaf, Balaghah dan ilmu-ilmu alat lainnya.
Kedua: Komisi Pendidikan dan Kaderisasi merencanakan akan menyelenggarakan (1) Peringatan hari besar Islam bekerja sama dengan Panitia PHBI. (2) Monitoring pendidikan agama ke Sekolah berkoordinasi dengan Forum Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah). (3) Optimalisasi kegiatan TPA berkoordinasi dengan BADKO TPA. (4) Pelatihan Mubaligh berbasis IT.
Ketiga: Komisi Kerukunan Umat Beragama akan meyelenggarakan kegiatan Moderasi Beragama dalam masyarakat kerja sama dengan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dan Forum Wawasan Kebangsaan yang ada di level Kapanewon.
Keempat: Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan
Keluarga akan menyelenggarakan: (1) Penyuluhan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja
kerja sama dengan Puskesmas; (2) Seminar Pola Asuh Anak di masa era digital; (3) Jalan Santai dalam rangka menjaga kebugaran jasmani, termasuk fisik
para ulama dan zuama yang kebanyakan sudah berusia lanjut (Lansia).
Kelima: Komisi Ekonomi dan Kewirausahaan akan melaksanakan kegiatan pengembangan perekonomian umat bekerja sama dengan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat serta Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kabupaten Sleman lewat Kapanewon Cangkringan.
Demikian hasil rapat koordinasi Pengurus Majelis Ulama Indonesia Kapanewon Cangkringan. Semoga dapat terlaksana dengan baik, berjalan dengan lancar dan mendapatkan dukungan dan kerja sama dari semua pihak. Amin.
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan Bayan (Penjelasan) terhadap Fatwa-fatwa MUI yang telah dikeluarkan sebelumnya terkait dengan pelaksanaan ibadah dalam masa pandemi sebagaimana bayannya Nomor Kep-28/DP-MUI/III/2022 Tanggal 10 Maret 2022.
Bayan (Penjelasan) MUI tersebut didasarkan pada perkembangan kondisi penanganan wabah Covid-19 di Indonesia yang terus membaik dan terkendali. Didasarkan pula pada angka sebaran Covid-19 yang mengalami tren penurunan.
Bayan (Penjelasan) MUI ini juga didasarkan pada kebijakan Pemerintah yang memberikan pelonggaran aktifitas sosial, termasuk kebijakan peniadaan jaga jarak dalam perjalanan, serta pada hasil Rapat Pimpinan Komisi Fatwa MUI tanggal 10 Maret 2022.
Dewan Pimpinan MUI memberikan bayan (penjelasan) bahwa ketentuan ibadah dalam masa pandemi sekarang ini kembali ke hukum asal ('azimah).
Menurut bayan Dewan Pimpinan MUI ini bahwa:
- Shalat berjamaah dapat dilaksanakan dengan merapatkan dan meluruskan shaf (barisan).
- Umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti:
- Jamaah shalat Rawatib/Lima Waktu.
- Shalat Tarawih dan Ied di masjid atau di tanah lapang.
- Menghadiri Pengajian Umum dan Majelis Taklim.
Adapun bayan (penjelasan) Dewan Pimpinan MUI tersebut selengkapnya sebagai berikut:
Penjelasan Bayan MUI: Pada Masa Pandemi Sekarang ini Pelaksanaan Ibadah Kembali ke Hukum Asal ('Azimah)
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
menyampaikan Bayan (Penjelasan) terhadap Fatwa-fatwa M
